TANAH Merah menjerit di jelang tengah malam. Beberapa ledakan di Depo Pertamina Plumpang, Jumat (3/3/2023), merembet ke permukiman penduduk.

Korban berjatuhan. 19 jiwa melayang. Rumah-rumah hangus. Mobil. Motor. Jadi rongsok.

Sebelumnya, pada awal Januari 2009 juga terjadi hal sama.  Namun, cepat dipadamkan sehingga tidak meluas seperti kebakaran Jumat malam tahun ini.

Melihat kawasan Tanah Merah yang berpotensi terdampak bencana kebakaran, beberapa usulan dikemukakan.

Pertamina pindah atau warga pindah. Saat ini masih alot pembicaraan soal ini. Warga menganggap kawasan Tanah Merah milik mereka yang sah. Pertamina pun begitu.

Sejarah Tanah Merah

Dalam kamus orang-orang Betawi, ada kaidah paling sederhana menamakan suatu kawasan. Misalnya, Rawa Bangke, Jatinegara, Jakarta Timur di sana banyak bangke manusia. Orang yang dibunuh dibuang ke rawa. Jadilah nama kawasan itu Rawa Bangke.

Begitu pula Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Karena banyak buaya. Jadilah Rawa Buaya. Masih di Jakarta Barat ada kawasan namanya Rawa Bengkel. Nah, tentu bukan karena banyak bengkel motor atau mobil. Mengucapkannya pun seperti mengucapkan Tebet. Bukan Menteng. Kalau diucapkan dengan cara mengucapkan Menteng, Rawa Bengkel benar banyak bengkel motor dan mobil. Namun, orang-orang tua di Betawi mengucapkannya dengan cara pengucapan Tebet. Jadi di Rawa Bengkel tidak karena banyak bengkel motor. 

Lalu, apa asal usulnya Rawa Bengkel. Sampai sekarang belum diketahui.

Nah, Tanah Merah di Plumpang ini karena di lokasi tersebut tanahnya merah, maka terkenal dengan nama Tanah Merah. 

Lahannya seluas 160an hektar. Sekitar 1965 ada sembilan kepala keluarga menghuni wilayah tersebut. Lalu, seiring waktu, kawasan ini berubah menjadi kawasan padat penduduk.

Pertamina mulai menempati sebagian kecil wilayah tanah merah sekitar tahun 1970-an. Kelak hal ini akan menimbulkan masalah yang berlangsung hingga saat ini. 

Sengketa mulai terjadi sekitar 1992. Menurut versi warga, Pertamina secara sepihak mengeklaim tanah merah sebagai wilayah mereka. 

Pertamina pun mulai menggusur warga hingga muncul ketegangan antara kedua belah pihak. Setelah dibawa ke meja hijau, warga menang atas perkara tersebut. 

Pertamina diminta membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak penggusuran di Tanah Merah. Namun masalah tak berhenti sampai di situ, warga menyebut luas Depo Pertamina yang berdiri di Tanah Merah terus bertambah. 

Luas Depo Pertamina yang mulanya hanya 4,8 hektare, bertambah jadi 15 hektare pada 2012. Hingga kini pun status sengketa lahan di Tanah Merah belum juga terselesaikan. Pertamina memperluas depo, sementara warga enggan pergi karena mengklaim wilayah itu punya mereka. Hal itu yang membuat Depo Pertamina berdampingan dengan permukiman padat penduduk.

Tanah Merah Dimanfaatkan Joko Widodo dan Anies Baswedan

Tanah Merah Kawasan seluas 160,5 hektar dihuni 15.000 KK (data 2017). Dari jumlah kepala keluarga ini, sangat menarik untuk menambang suara mereka. Karena itu, Joko Widodo ketika kampanye Gubernur DKI jakarta paa 2012 dan Anies Baswedan pada kampanye 2017, juga memanfaatkan warga untuk mendongkrak perolehan suara.

Tentu ada janji-janji surga yang disampaikan.

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu menjanjikan warga Tanah Merah akan mendapatkan sertifikat tanah atas lahan yang ditempati masing-masing warga. Asalkan memilih Anies-Sandi.

Akhirnya pada 16 Oktober 2021 setelah Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, ia menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara secara kawasan kepada warga Kampung Tanah Merah. Bukan per individu.

IMB Kawasan adalah izin itu berlaku untuk satu RT dalam satu kawasan. Dengan izin itu, warga Kampung Tanah Merah bisa mengakses kebutuhan dasar seperti listrik dan air.

Jokowi sebelumnya juga menggunakan langkah yang sama. Janjinya kala itu, Jokowi ingin menerbitkan KTP bagi warga Tanah Merah. Asalkan, suara warga Tanah Merah masuk ke kantongnya.

Usai terpilih jadi gubernur DKI, atau setahun kemudian, Joko Widodo menepati janjinya. Pada 13 Maret 2013, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan bagi warga di wilayah sana.

Tanah Merah Kaum Marjinal yang Tersisih

Warga Tanah Merah sulit mendapatkan pengakuan dari negara atas status lahan mereka. Ironisnya, dari total luas 160,5 hektar kawasan Tanah Merah berdiri Depo Pertamina, dan perumahan milik pengembang-pengembang kenamaan seperti PT Agung Podomoro, PT Bangun Cipta Sarana, PT Graha Rekayasa Abadi, PT Pangestu Luhur, PT Nusa Kirana, dan PT Agung Sedayu.

Jika lahan itu, lahan sengketa perumahan mewah yang dibangun di sekitar Tanah Merah juga tidak memiliki sertifikat resmi melainkan hanya Hak Guna Bangunan (HGB). 

Karena miskin warga diusir-usir. Karena kaya, pengembang-pengembang bebas mencaplok tanah di sana.

Mengapa Pertamina kalah dalam sengketa lahan Tanah Merah versus warga. Konon, Pertamina sendiri kabarnya tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah di kawasan Tanah Merah. ***

*) dari berbagai sumber